Data Kemiskinan di Surabaya: Kritik terhadap Angka Nol Persen
CAKYEBE.ID – Seorang anggota dewan dari Partai Gerindra, Ajeng Wira Wati, menyampaikan kekhawatiran terkait ketidakakuratan data kemiskinan yang digunakan pemerintah kota. Ia menyoroti perbedaan antara data administratif dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Masalah dalam Pengumpulan Data
Menurut Ajeng, banyak warga miskin tidak terdata secara lengkap karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, proses survei yang lambat, serta ketidaksesuaian antara alamat KTP dengan tempat tinggal sebenarnya. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan ekstrem di Surabaya telah mencapai nol persen, ia menemukan adanya kasus-kasus di mana warga miskin tidak mendapatkan bantuan yang layak.
Contoh yang disampaikan adalah orang-orang dengan disabilitas yang tinggal sendiri. Meski mereka termasuk dalam kategori sejahtera berdasarkan data, kondisi nyata mereka jauh dari kesan tersebut.
Perlu Verifikasi Ulang
Ajeng menekankan pentingnya melakukan verifikasi ulang terhadap data kemiskinan yang ada. Ia mengkritik standar perhitungan kemiskinan yang menggunakan pendapatan Rp742 ribu per kapita per bulan sebagai ambang batas. Menurutnya, standar ini tidak sesuai dengan realitas hidup di Surabaya, di mana biaya kebutuhan pokok sangat tinggi. Bahkan, penghasilan sebesar Rp1,5 juta pun bisa membuat seseorang tetap dikategorikan miskin.
Sistem Pendataan yang Lebih Akurat
Ia juga menyarankan agar sistem pendataan dilakukan melalui pendekatan by name by address (BNBA) yang lebih detail dan akurat. Dengan demikian, data kemiskinan akan lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Peran Lingkungan dan Keluarga
Selain itu, Ajeng menyoroti pentingnya peran lingkungan dan keluarga dalam membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Ia mencatat masih banyak siswa yang putus sekolah, baik karena motivasi rendah maupun karena kurangnya intervensi pendidikan yang tepat sasaran.
Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Surabaya, Ajeng menegaskan bahwa pihaknya tidak boleh puas hanya dengan angka nol persen kemiskinan ekstrem. Ia meminta agar data tersebut benar-benar mencerminkan keadaan riil masyarakat Kota Pahlawan. [@]
